Kontrak Politik

"Segala kebijakan yang demokratis itu selalu populis," kata seorang teman saya yang sedang menjabat posisi penting di kampus. Memang betul adanya hal itu, tapi kemudian apakah sesuatu yang demokratis dan populis selalu memberikan hasil yang terbaik? Mungkin ini adalah keluhan saya yang kesekian kalinya mengenai politik. Saya seringkali kecewa dalam menghadapi proses politik, mungkin saya tidak cocok menjadi politisi. Tetapi masa bodoh dengan itu, sebentar lagi masa jabatan saya akan selesai dan saya ingin memberikan yang terbaik bagi semua orang.

Bulan Desember adalah bulan penuh kegiatan politik. Yang lama akan segera tergantikan dengan yang baru, tapi yang menjadi masalah adalah proses transisinya yang seringkali menodai makna politik itu sendiri. Baik pemilihan Presiden Mahasiswa maupun Ketua Himpunan Jurusan, ada saja kegiatan yang mewarnai proses politik tersebut. Tentu hal itu tidak saja yang bersifat positif, tetapi juga ada yang negatif.

Saya pernah membaca tulisan seorang senior saya mengenai Kabinet Pelangi. Sebuah istilah untuk penyusunan kabinet yang terbentuk dari seluruh lapisan elemen tanpa memandang mana yang lebih diprioritaskan, atau singkatnya bersifat representatif. Jika berbicara mengenai teori, kabinet pelangi adalah sesuatu yang baik untuk badan eksekutif karena bersifat demokratis dan representatif. Yang menjadi masalah adalah kapabilitas dari masing-masing individu yang mewarnai kabinet tersebut apakah bisa dihandalkan? Atau lebih detailnya, bisakah mereka saling bekerjasama?

Orang-orang yang merasa dirinya representatif cenderung memiliki ambisi dan ego yang besar. Ya, saya merasakan hal ini sendiri sebagai salah satu anggota badan legislatif. Presiden ataupun Ketua Himpunan pada dasarnya memiliki hak untuk memilih kabinetnya secara prerogatif. Tanpa melakukan kabinet pelangi pun (yang teknisnya biasanya dilakukan melalui rekruitmen terbuka) sebenarnya dia bisa memilih dan menunjuk langsung. Yang menjadi masalah kan bagaimana lapisan-lapisan golongan yang istilahnya tidak mendapatkan kursi di kabinet tersebut melakukan protes. Ujung-ujungnya biasanya akan mengatakan bahwa kabinetnya otoriter atau hanya milik dari satu golongan. Padahal, masalah fungsi representatif bisa terjawab dengan kehadiran badan legislatif.

Yang saya catat dari tulisan senior saya adalah ketika dia mengatakan bahwa kabinet pelangi tidak melulu bergerak dengan baik. Dia lebih memilih kabinet yang mungkin terkesan hanya milik satu golongan tetapi memiliki hasil kinerja yang lebih baik. Jika ditinjau lebih lanjut, ini kan masalah bagaimana hasil kinerja kabinet tersebut dapat melayani seluruh golongan, tidak perlu melihat bagaimana proses rekruitmennya. Karena sepengalaman saya bekerja di badan legislatif yang beriringan dengan badan eksekutif, rekruitmen terbuka tidak selalu memberikan yang terbaik, dan dalam kasus saya malah pernah memberikan masalah dualisme jabatan dan orang-orang yang kurang berkualitas di dalam kabinet. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki preferensi mengenai siapa saja orang-orang yang memang bisa bekerja bersamanya.

Ini menjadi satu lagi faktor yang jarang terlihat bagi masyarakat mengenai fungsi eksekutif dan legislatif. Ketika eksekutif yang memiliki kewajiban untuk mengeksekusi atau sebagai eksekutor, harusnya masyarakat melihat ke-representatif-an dari para pejabat melalui badan legislatif. Toh, legislatif memang selalu memiliki garis hierarkis diatas eksekutif. Melalui badan legislatif, seharusnya tiap-tiap golongan melihat kesempatan ini sebagai jalur penyuaraan aspirasi ataupun akses kepentingan. Setiap golongan tidak perlu khawatir ketika badan eksekutif tidak melaksanakan kabinet pelangi jika mereka memiliki perwakilan di badan legislatif. Inilah fungsi yang sering terlewatkan dan terlupakan. Padahal kepentingan-kepentingan tiap golongan bisa diperjuangkan melalui badan legislatif.

Saya sangat menghargai bagaimana setiap calon melakukan strategi untuk mendapatkan suara. Ketika kontrak politik atau janji-janji saat kampanye tidak teraktualisasikan, maka itu adalah saat-saat paling menyedihkan dari proses politik. Memang dalam perjalanannya ini akan sangat mudah untuk dielak dengan alasan fleksibilitas dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan konsistensi? Apakah janji hanya berarti sebagai sesuatu yang dapat dilanggar?

Pada akhirnya, kekecewaan saya memuncak pada ideologi masing-masing aktor politik. Saya dan beberapa teman saya selalu berasumsi bahwa politik merupakan salah satu cara yang legal dan mungkin sangat bisa dioptimalkan untuk memperbaiki kondisi yang ada. Pelayanan adalah makna utama dari politik. Kita menjabat untuk melayani. Jangan jadikan politik sebagai ajang eksistensi ataupun ajang korupsi. Memang akan sangat sulit atau bahkan mustahil untuk menjadikan politik hal yang bersih dan putih, murni sebagai tempat untuk melayani. Menjadi pejabat yang sukses dan manusia yang manusiawi di saat yang bersamaan memang berat. Tetapi itu bukan berarti tidak mungkin kan?